Notification

×

Iklan

Iklan

Dinilai Kurang Serius Perbaiki Infrastruktur, IKBM Kaubun Desak PU dan Pemprov Segera Tuntaskan Akses Jalur Provinsi Antar Kecamatan di Kutim

Monday, April 19, 2021 | April 19, 2021 WIB Last Updated 2021-04-19T13:09:03Z
    Share
Foto : Yohanes Richardo Nanga Wara saat berada di  jalan antar Kecamatan Kaubun-Kaliorang-Karangan Kutim


KUTAI TIMUR KALTIM, NEWSKRITIS.COM - Pembangunan Infrastruktur tentunya sangat penting bagi akses percepatan roda perekonomian masyarakat dari Desa menuju daerah Perkotaan. Hal ini menjadi perhatian sangat miris dikarenakan jalan rusak diakses jalan antar Kecamatan Kaubun-Kaliorang-Karangan yang merupakan jalur Provinsi yang termasuk dalam darah Kabupaten Kutai Timur. 


Rusaknya jalan tersebut mendapat respon dari kelompok Mahasiswa Kaubun yang mengatasnamakan dirinya IKBM (Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa) Kaubun. Menurut Hasbi Mo'a selaku Ketua IKBM Kaubun saat dikonfirmasi mengatakan Pemerintah Provinsi kurang serius untuk bertanggung jawab memperbaiki jalan tersebut. 


"Sudah seharusnya Pemerintah Provinsi mengerjakan perbaikan infrastruktur demi keselamatan pengguna jalan sebab jika jalan rusak pasti masyarakat mengalami kesulitan, terutama disektor ekonomi. Ini baru salah satu dari sekian banyaknya masalah kerusakan jalan, masih banyak beberapa titik yang rusak akses antar Kabupaten/Kota, Kecamatan karena itu sudah bagian dari wewenang Pemerintah Provinsi," katanya, Senin (19/4/2021).


Hal serupa juga mendapatkan reaksi dari Dewan Pembina IKBM Kaubun Yohanes Richardo Nanga Wara. Ia mengatakan Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kaltim untuk segera turun tangan jangan menunggu ada korban baru bergerak respon. 


"Dinas PU Kaltim harus segera turun ke lapangan secepatnya diperhatikan, perbaiki infrastruktur jalan yang rusak jangan menunggu viral di sosial media atau ada yang jatuh korban baru bergerak," kata Richardo sapan akrabnya.


Richardo juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten juga harus tinjau ke pedalaman untuk melihat secara langsung pembangunan fisik infrastruktur, sarana dan prasarana yang masih sangat kurang sebab syarat-syarat pembangunan mesti dimulai dari pinggiran dan pedalaman khususnya akses jalan antar daerah Kabupaten/Kota antar Kecamatan hingga Desa agar berkesinambungan dengan jargon Kaltim berdaulat tidak sekedar sloganis bombastis juga bagi Pemerintah. 


"Jika tidak dikerjakan secepatnya, maka Dinas PU Kaltim perlu dilakukan evaluasi kinerjanya dan tugas Pemerintah Kabupaten untuk segera menyelesaikan persoalan infrastruktur tidak hanya sekedar menebarkan janji saat Pemilu bagi rakyat," tandas Richardo.**


Laporan : Y R.

Editor     : Adhar