Notification

×

Iklan

Iklan

KPK Sultra Gelar aksi Unjuk Rasa di Kejati ungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Mubar

Thursday, April 1, 2021 | April 01, 2021 WIB Last Updated 2021-04-02T05:40:10Z
    Share

 

Foto : Konsorsium Pemerhati Keadilan Sulawesi Tenggara (KPK-Sultra) saat ditemui oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra terkait adanya Tindak Pidana Korupsi dilingkup Pemerintahan Muna Barat/DokPri

KENDARI SULTRA, NEWSKRITIS.COM – Puluhan massa yang tergabung dalam Konsorsium Pemerhati Keadilan Sulawesi Tenggara (KPK-Sultra) menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra terkait adanya Tindak Pidana Korupsi dilingkup Pemerintahan Muna Barat (Mubar).


Mereka menduga ada indikasi Korupsi yang terjadi dilingkup Dinas Pendidikan dan Pariwisata Muna barat untuk menghabiskan anggaran Rp 24.279.638.000,00 untuk Dinas Pendidikan dan Rp 3.041.507.000,00. Hal ini sampaikan oleh Adam sebagai Koordinator Lapangan Aksi unjuk rasa tersebut.


“Pada tahun 2020 lalu BPK telah mengeluarkan rilis laporan keuangan Kabupaten Mubar dengan Nomor LHP:25.A/LHP/XIX.KDR/06/2020, tertanggal 19 Juni 2020 yang menerangkan bahwa di Dinas pendidikan dan Pariwisata Kabupaten Mubar telah menjalankan kegiatan pengadaan gedung dan kantor dengan nilai anggaran Rp 24.279.638.000,00 untuk Dinas Pendidikan dan Rp 3.041.507.000,00 untuk Dinas Pariwisata Mubar. Namun setelah kami melakukan cek dilapangan, ternyata fisik kegiatan tersebut tidak sesuai dengan besar anggaran yang digunakan,” ungkapnya


“Kami yang tergabung dalam Konsorsium Pemerhati Keadilan Sulawesi Tenggara menduga ada permainan satuan harga dan kongkalikong dilingkup Dinas Pendidikan dan Pariwisata Muna barat untuk menghabiskan anggaran tersebut,” ujar Adam saat berbicara didepan Kejati Sultra.


Dalam aksinya, mereka meminta kepada Kejati Sultra untuk memanggil Kadis Pendidikan dan Pariwisata Mubar terkait dugaan korupsi tersebut.


“Kami meminta Pihak Kejaksaan Tinggi Sultra untuk menelusuri, memanggil Kadis Pendidikan dan Pariwisata Mubar terkait dugaan korupsi permainan satuan harga tersebut,” kata Adam.


Apa yang dilakukan Konsorsium Pemerhati Keadilan Sulawesi Tenggara (KPK-Sultra) dalam mengawal Pemerintahan Muna Barat yang bersih dari Korupsi, diapresiasi oleh Pihak Kejaksaan Tinggi saat ditemui.


“Kami mengapresiasi langkah teman-teman untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, langkah sinergitas dengan masyarakat dapat mempermudah kami dalam menindak setiap ketimpangan yang ada. .Ini adalah informasi awal buat kami, selanjutnya kami menunggu laporan resmi sebagai bentuk penguatan dari informasi yang disampaikan, sebab kami tidak serta merta langsung bertindak. Kami bertindak sesuai SOP yang ada,” salah satu Pegawai Kejati Sultra saat menemui Para Pengunjuk Rasa.


Laporan : Adhar.

Editor     : Adhar.